LindungiHutan telah meluncurkan inisiatif berupa Kumpulan Regulasi dan Peraturan Seputar Kegiatan Sustainability sebagai upaya nyata untuk membantu pelaku usaha, pemerintah daerah, dan organisasi non-profit dalam memahami kerangka hukum yang mengatur aksi lingkungan di Indonesia. Panduan ini difokuskan pada pemetaan aturan nasional, daerah, dan internasional yang memengaruhi program keberlanjutan, mulai dari perlindungan ekosistem hingga sustainability reporting.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa penerapan regulasi terkait lingkungan di sektor swasta masih belum merata. Banyak perusahaan dan komunitas memiliki inisiatif keberlanjutan namun belum sepenuhnya mematuhi kerangka hukum yang berlaku, sehingga membawa risiko operasional dan sanksi administratif. Panduan ini sebagai solusi praktis untuk menyatukan misi hijau dengan ketaatan hukum.
Fokus dari panduan ini antara lain membahas keterkaitan antara komitmen internasional seperti Paris Agreement, dengan kebijakan nasional. Selain itu, panduan ini juga mencakup daftar peraturan teknis, panduan izin, dan studi kasus implementasi kebijakan di berbagai sektor seperti energi, kehutanan, dan kelautan. LindungiHutan sendiri telah terlibat dalam program konservasi yang memerlukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal, dan dari pengalaman tersebut menyadari bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci keberhasilan proyek keberlanjutan.
LindungiHutan mengundang seluruh pelaku industri dan organisasi untuk menjadikan kepatuhan regulasi sebagai bagian strategi keberlanjutan mereka. Dengan begitu, aksi lingkungan dapat memberikan dampak positif yang konsisten, memiliki legitimasi kuat, dan membuka peluang untuk menerima insentif hijau. Dengan peluncuran panduan ini, LindungiHutan berharap dapat mendorong lebih banyak pihak untuk menyelaraskan misi keberlanjutan dengan kerangka hukum, sehingga tercipta sinergi antara inisiatif lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
