Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang bersiap untuk meluncurkan kebijakan yang bertujuan untuk menormalisasi harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah. “Biaya tinggi untuk hunian bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi—melainkan karena harga tanah yang tidak rasional. Itulah mengapa harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. Seperti yang telah dikatakan Presiden kita, kita harus menerapkan Pasal 33 dari Konstitusi,” jelas Fahri dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Housing for All: Government Strategies to Accelerate Access to Decent Living” di Rumah Besar Gatotkaca di Jakarta pada Rabu (6 Agustus 2025). Ia menekankan bahwa pengendalian harga tanah adalah kunci untuk mencapai keterjangkauan. “Harga harus turun. Itulah mengapa Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah milik negara untuk mengurangi biaya,” tambahnya.
Fahri juga mengusulkan ide sewa jangka panjang tanah milik pemerintah dengan biaya nol. “Jika harga tanah efektif nol, maka yang tersisa hanyalah biaya konstruksi,” ujarnya. Ia mencontohkan proyek perumahan percobaan oleh Grup Semen Indonesia yang hanya menghabiskan Rp 50 juta (sekitar USD 3.100). “Saya telah bertemu dengan perusahaan lain yang membangun rumah dengan biaya hanya Rp 60 juta. Hal ini membuktikan bahwa yang membuat hunian mahal adalah tanah, bukan bangunan itu sendiri,” ujar Fahri, yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa mencapai Program 3 Juta Rumah Pemerintah memerlukan kerjasama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Menurut Totok, penyelarasan regulasi memainkan peran penting. Ia mencatat kesulitan yang sedang berlangsung dalam mensinkronkan regulasi—terutama dengan pemerintah daerah.
Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan ini. “Sekitar 35 persen dari populasi kita masih tinggal di hunian tidak layak,” poin Dedek. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. “Anggaran nasional kita dialokasikan untuk lapisan piramida sosioekonomi terbawah—dibuat nyata melalui program unggulan, kebijakan strategis, dan inisiatif berdampak cepat seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Setiap rupiah uang publik dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” Dedek menyimpulkan.
Pemerintah Berencana Normalisasi Harga Tanah Demi Menurunkan Biaya Perumahan
