Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi XII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas alokasi subsidi listrik pada 2026. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jismin P Hutajulu, menyoroti pentingnya subsidi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan. Menurutnya, subsidi ini bertujuan untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan memperhitungkan berbagai aspek.
Dalam pertemuan tersebut, Jismin menjelaskan bahwa ada beberapa parameter makroekonomi yang digunakan dalam perhitungan subsidi listrik, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi. Target rumah tangga penerima subsidi mencapai 44,88 juta pelanggan, termasuk berbagai kategori rumah tangga dan sektor sosial. Selama tahun 2024, realisasi subsidi listrik mencapai Rp 77,05 triliun, dengan proyeksi peningkatan hingga Rp 90,32 triliun pada tahun ini.
Untuk mengendalikan beban subsidi listrik, Jismin menekankan perlunya pengelolaan biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Subsidi listrik sebagian besar bergantung pada selisih antara BPP dan tarif yang dikenakan kepada masyarakat. Langkah-langkah pengendalian tersebut menjadi penting dalam menjamin efisiensi dan keberlanjutan program subsidi listrik ke depan.
