Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, disorot karena pernyataannya mengenai ide memberikan Rp10 juta kepada setiap keluarga melalui APBD DKI Jakarta dinilai sebagai wacana populis oleh Peneliti Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Hendrawan Saragi. Hendrawan mengatakan bahwa meskipun ide tersebut terdengar menarik bagi publik, hal itu tidak mencerminkan kebijakan fiskal yang bijak. Menurutnya, ide ini hanya merupakan janji populis tanpa komitmen resmi. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa, dan sekitar 2 juta kepala keluarga, total dana yang dibutuhkan akan mencapai Rp20 triliun. Namun, Hendrawan menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka menarik secara retorik tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai sebesar itu akan menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun ke dalam ekonomi Jakarta, yang dapat memicu inflasi tanpa diimbangi peningkatan pasokan. Hendrawan juga menyoroti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,34 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak kendaraan bermotor.
Dedi Mulyadi Blunder APBD Jakarta: Teliti Dampak Stabilitas Ekonomi
