Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pesantren Persatuan Islam (Persis) Tarogong Garut, Jawa Barat berhasil mengintegrasikan keluarga pondok sebagai pemasok bahan makanan dan santri sebagai penerima manfaat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hampir semua bahan makanan yang digunakan berasal langsung dari mitra, kebanyakan dari orangtua santri. Sejak peluncuran program pada Januari 2025, Dapur MBG sudah aktif beroperasi dengan ujicoba dimulai sejak Desember 2024. Dapur ini didukung oleh penanggungjawab dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terlatih dalam menyediakan makanan untuk santri. Selama lima bulan beroperasi, Dapur MBG Pondok Persis Garut belum pernah menerima keluhan terkait kualitas makanan yang disajikan, menunjukkan kesuksesan program ini dalam memberikan layanan yang baik. Selain itu, sebagai bagian dari edukasi gizi, program ini juga mendorong para anak untuk lebih mengonsumsi sayuran.
Kunjungan Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) M Isra Ramli bersama rombongan ke Dapur MBG juga memberikan gambaran langsung tentang aktivitas dapur. Mereka turut melihat tempat pengolahan dan café kopi yang dikelola oleh alumni pondok. Seluruh program dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan dalam pengolahan makanan. Para pengelola Dapur MBG terus berupaya menjaga kualitas bahan makanan agar tetap memenuhi standar gizi yang dianjurkan.
Di Garut, saat ini sudah beroperasi 19 SPPG yang tersebar di 14 kecamatan dan 19 desa. Setiap unit SPPG mampu melayani 3.000 porsi atau penerima manfaat. Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut membutuhkan lebih dari 300 Dapur MBG. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan dalam merencanakan lokasi Dapur MBG serta infrastruktur yang diperlukan. Dengan demikian, program Dapur MBG diharapkan dapat memberikan manfaat gizi yang optimal bagi para santri dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat.
