Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa efisiensi belanja tahun 2025 telah berhasil dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga dengan total nilai sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun. Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun agar Kementerian dan Lembaga dapat kembali melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah. Kebijakan blokir anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Suahasil menjelaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini telah selesai dilakukan dan meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir, dan tindakan lainnya agar belanja Kementerian dan Lembaga dapat lebih terarah sesuai dengan prioritas pemerintah. Hingga tanggal 25 April, Kementerian Keuangan bersama Kementerian dan Lembaga lainnya telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, serta proses pembukaan blokir sesuai dengan hasil efisiensi belanja untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
Dengan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun, Suahasil menegaskan bahwa belanja dapat dilakukan kembali untuk mendukung pembangunan nasional. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan Presiden untuk mencapai prioritas pembangunan.
