Pemerintah telah menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan untuk membuat jabatan komisaris lebih ramping dan diisi oleh para profesional. Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, dibahas rencana penyederhanaan struktur komisaris ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa struktur baru ini akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Meskipun tidak merinci angka pastinya, struktur komisaris tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait. Misalnya, ada yang mewakili kementerian, keuangan, dan untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas kondisi nilai tukar rupiah. Meskipun rupiah mengalami fluktuasi, Airlangga meyakinkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat. Keputusan untuk menyederhanakan struktur komisaris BUMN sektor perbankan ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi BUMN dan pasar finansial.
