Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini mencantumkan nama mantan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar nominasi pemimpin paling korup tahun 2024. Keputusan ini menimbulkan kehebohan di kalangan publik mengingat posisi Jokowi sebagai kepala negara dari salah satu demokrasi terbesar di dunia. Selain Jokowi, daftar tersebut juga mencakup nama-nama besar lainnya seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Reaksi Jokowi terhadap tuduhan tersebut adalah dengan membantah dan mempertanyakan bukti yang dimiliki oleh OCCRP terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi. Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan bagian dari kampanye negatif terhadap dirinya. Meskipun OCCRP mengakui bahwa tidak ada bukti langsung keterlibatan Jokowi dalam korupsi, mereka tetap memasukkan namanya dalam daftar berdasarkan peningkatan kasus korupsi di Indonesia dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kepemimpinannya.
Peristiwa ini memunculkan perdebatan di masyarakat Indonesia, dengan beberapa kelompok yang mendukung Jokowi membela mantan presiden tersebut, sementara kritik muncul terkait meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menyebutkan Jokowi terlibat dalam kasus-kasus tersebut, isu korupsi di Indonesia semakin menjadi sorotan di tengah kondisi politik saat ini.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sendiri merupakan organisasi jurnalisme investigasi global yang berfokus pada kejahatan terorganisir dan korupsi. Misi OCCRP adalah memperluas jurnalisme investigatif global serta mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan. Organisasi ini telah mencapai berbagai pencapaian signifikan sejak didirikan pada tahun 2006, dengan dukungan dari berbagai donor internasional. Beberapa dukungan tersebut berasal dari Dutch Postcode Lottery, Ford Foundation, dan berbagai organisasi lain yang mendukung kebebasan pers dan penguatan demokrasi.
