Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini masih dalam usulan. Belum diumumkan nilai yang disetujui oleh bank. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya terjadi di Pangandaran saja, namun juga membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Jika pinjaman tidak disetujui, akan ada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
Salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melaksanakan RAPBD setelah mendapatkan nomor register dari APBD. Pengajuan RAPBD ini akan dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur. Tanpa nomor register, APBD tidak dapat diagendakan, sehingga keputusan DPRD masih belum final.
Asep juga menyebut bahwa akan ada evaluasi yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. DPRD tidak dapat memberikan detail lebih lanjut karena bukan merupakan pelaksana.
