Prabowo tampaknya memiliki pemahaman yang kuat dalam logika geopolitik. Dia memulai paparannya dengan menyoroti posisi geografis Indonesia, yang menurutnya sangat strategis karena menjadi salah satu titik lewat dari rute perdagangan internasional.
Dalam upaya memanfaatkan keuntungan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk berperan sebagai tetangga yang baik bagi negara-negara di sekitarnya. Ia mencerminkan prinsip “seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak” sebagai arah rencana strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjalin hubungan baik dan meminimalkan konflik dengan negara-negara lain.
Prabowo juga memberikan contoh keberhasilan negara-negara Timur dalam mengatasi kemiskinan, seperti Tiongkok yang mampu mengurangi angka kemiskinannya dalam 50 tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa Indonesia perlu melihat contoh kesuksesan dari negara-negara di luar Barat terkait upaya mereka dalam memerangi kemiskinan, namun hal ini harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Prabowo meyakini bahwa kesuksesan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan akan menjadi kunci dalam meningkatkan peran Indonesia sebagai pemimpin di kawasan dan di dunia. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip bebas-aktif dan menjadikan Indonesia sebagai negara non-blok.
Prabowo juga menekankan pentingnya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara sahabat dan memperkuat kepemimpinan di kawasan. Ia akan aktif mempromosikan dialog, perdamaian, dan kompromi di berbagai bidang kerjasama internasional. Prabowo juga menjamin bahwa sikap non-blok Indonesia akan diterjemahkan dalam bentuk keterbukaan untuk bekerja sama dengan pihak manapun yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
Poin penting lain yang disampaikan Prabowo adalah adanya kesetaraan dalam hubungan antar-negara di berbagai isu. Artinya, Prabowo berkomitmen untuk menjaga kesetaraan dalam kerja sama internasional.
Disusun Oleh: Broto Wardoyo, Kirana Virajati, Nida Rubini
Tim Riset Analisis Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi,
Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia
