Calon presiden Ganjar Pranowo memberikan penilaian tajam terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebutnya mendapatkan nilai jeblok. Menurut Ganjar, penurunan drastis terjadi dalam pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Komentar ini disampaikan dalam acara IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 sampai 10 untuk penegakan hukum di Indonesia, yang sebelumnya berada pada angka 7 hingga 8 menjelang tahapan pemilu 2024. Menurutnya, penurunan nilai tersebut terjadi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang menurut Ganjar dipengaruhi oleh adanya rekayasa dan intervensi.
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi kritik Ganjar dengan menyarankan agar Ganjar membahas isu ini dengan pasangannya, Mahfud MD, Menko Polhukam di era Jokowi. Nusron menegaskan bahwa Mahfud MD adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait penegakan hukum.
Di sisi lain, Prabowo Subianto hanya tertawa saat ditanya wartawan tentang pernyataan Ganjar, sambil mengedipkan sebelah matanya. Kontroversi ini menyoroti perspektif yang berbeda dalam penilaian penegakan hukum di Indonesia, dengan Ganjar mengkritik keras penurunan standar, sementara TKN Prabowo-Gibran menyarankan Ganjar untuk melihat siapa yang bertanggung jawab terkait penegakan hukum.
