Pemerintah Indonesia mengimpor beras sebagai bagian dari program bantuan pangan yang direncanakan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Meskipun program swasembada pangan merupakan prioritas pemerintah, namun hal ini ditandai dengan banyaknya impor beras yang membanjiri pasar Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah mengadakan rapat terbatas pada hari Senin, 6 November untuk membahas mengenai bantuan pangan beras. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras pada bulan September mencapai 94,95 persen, sedangkan pada bulan Oktober mencapai 94,89 persen. Namun pada bulan ini baru mencapai 18,45 persen. Airlangga juga menyebut bahwa stok beras Bulog per tanggal 2 November sebesar 1.442.954 ton.
Selama ini pemerintah memiliki hutang dengan Bulog, dimana nilai hutang tersebut terdiri dari pengadaan beras tahap pertama sebesar Rp 7,9 triliun, tahap kedua sebesar Rp 8,4 triliun, dan distribusi sebesar Rp 2,8 triliun. Total hutang pemerintah kepada Bulog mencapai Rp 19,1 triliun. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melunasi tagihan Bulog sebesar Rp 16 triliun. Rapat juga membahas mengenai pemberian insentif untuk bea masuk beras sebesar Rp 450 per kilogram, dan insentif tersebut akan ditanggung oleh pemerintah.
Selanjutnya, pemerintah juga berencana membahas keberlanjutan bantuan pangan tahun depan. Presiden Jokowi setuju bahwa pada tahun 2024 akan tetap ada bantuan pangan mulai dari bulan Januari hingga Juni, dengan jumlah beras yang diberikan tetap sebesar 10 kilogram.
